Batam – Demi meningkatkan sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Siak, Bupati Siak terus menempuh berbagai upaya strategis.
Pemerintah Kabupaten Siak tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi, tetapi kini juga memperjuangkan DBH dari sektor kelapa sawit.
Kabupaten Siak selama ini dikenal dengan ungkapan “di bawah minyak, di atas minyak”. Jika sebelumnya minyak bumi menjadi sumber utama yang diperebutkan, kini Pemerintah Kabupaten Siak juga berupaya mendapatkan manfaat dari “minyak” yang berasal dari buah sawit.
Hal tersebut disampaikan Bupati Siak dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Batam. Dalam forum tersebut, Bupati menyuarakan kondisi Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, dengan luasan kebun sawit mencapai lebih dari 300.000 hektare.
Namun demikian, untuk tahun anggaran 2026, pemerintah pusat menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi Kabupaten Siak hanya sekitar Rp7,5 miliar. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kontribusi Siak sebagai daerah penghasil.
Selain itu, Bupati Siak juga memperjuangkan aspirasi kelompok tani sawit rakyat di Kecamatan Koto Gasib yang hingga kini terkendala program peremajaan (replanting) karena lokasi kebun berada di kawasan gambut.
“Pada pertemuan APKASI hari ini di Batam, saya menyampaikan langsung kondisi Kabupaten Siak. Insyaallah, aspirasi ini akan kami pertajam kembali dalam pertemuan lanjutan di Jakarta bersama BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan),” ujar Bupati.
Ia berharap upaya tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat demi keadilan bagi daerah penghasil sawit dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar ini,” tutupnya.(MN2)
