Metronews2 -Mantan Anggota DPRD Kabupaten Siak, Fahrizal, menyampaikan kritik keras terhadap paparan kinerja PT Salana Pembangunan Siak (PT SPS) yang dinilainya belum menyentuh substansi persoalan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat berada di depan kantor PT SPS, Senin (4/1/2026).
Fahrizal mengawali pernyataannya dengan memberikan apresiasi kepada Bupati Siak Afni atas langkah awal keterbukaan informasi dalam internal manajemen pemerintahan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kebiasaan positif yang perlu dipertahankan.
Namun demikian, ia menilai paparan perdana kinerja BUMD justru terkesan kosmetik dan penuh pencitraan, tanpa menjelaskan persoalan mendasar yang seharusnya diketahui publik.
“Paparan itu terlihat indah di permukaan, tetapi kosong ketika diuji substansinya. Bagi yang tidak paham, bisa terbuai. Tapi bagi kami yang bagian dari pelaku sejarah, itu hanyalah pepesan kosong,” tegas Fahrizal.
Ia mempertanyakan ketiadaan penjelasan manajemen PT SPS terkait tindak lanjut atas temuan Bawasda tahun 2020. Menurutnya, publik berhak mengetahui langkah perbaikan konkret yang telah dilakukan, bukan sekadar narasi normatif.
Selain itu, Fahrizal juga menyoroti status PT SPS sebagai calo penyewa lahan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), padahal core business perusahaan tersebut bukan pengelolaan lahan.
“Ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah pemerintah daerah tidak lagi percaya kepada Plt Direktur PT KITB? Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga mengungkap dugaan pengalihan lahan HGO kepada sejumlah perusahaan, termasuk PT ORI dan PT Kapitol, yang hingga kini tidak menunjukkan aktivitas investasi nyata. Fahrizal mempertanyakan kejelasan status dua perusahaan tersebut serta ke mana dana sewa lahan disetorkan.
“Apakah masuk ke kas daerah atau ke tempat lain? Ini bukan rahasia perusahaan, ini uang publik,” katanya.
Tak hanya itu, Fahrizal menilai keberadaan anak-anak perusahaan PT SPS seperti PT .SS dan PT SPN hanya sebatas nama tanpa wujud dan kinerja jelas.
Bahkan, PT SPS sendiri dinilai dibiarkan dalam kondisi terpuruk tanpa upaya penyelamatan yang transparan.
Ia juga mengkritik sikap para stakeholder yang hadir dalam forum paparan kinerja namun tidak memberikan klarifikasi maupun tanggapan.
“Seolah-olah forum itu hanya seremoni, memperkenalkan wajah baru dalam sistem lama,” ujarnya.
Fahrizal turut menyinggung persoalan PT Bumi Siak Pusako (BSP), mulai dari kondisi RIK yang rusak, kerja sama KSO yang tidak jelas, hingga wacana pemindahan kantor pusat ke Zamrud yang tak kunjung direalisasikan. Menurutnya, pemindahan kantor tersebut justru bisa mendorong perputaran ekonomi daerah dan menekan inflasi.
Di akhir pernyataannya, Fahrizal mendesak pemerintah daerah untuk tidak lamban dalam memanfaatkan potensi daerah, khususnya lahan ±4.500 hektare di KITB yang disebut dapat segera disewakan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita sedang kekurangan uang. Semua potensi harus segera ditindaklanjuti dengan keputusan yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkasnya.(Farizal SE)
