SIAK – Penambahan armada pompong penyeberangan dari Kecamatan Bungaraya menuju Kampung Benayah, Kecamatan Pusako, menuai protes keras dari masyarakat setempat.
Warga menilai kebijakan tersebut melanggar kesepakatan yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Siak.
Aksi protes dilakukan oleh Kelompok Pompong Ketapang Kampung Benayah dengan mendatangi kantor Dishub Siak. Mereka mempertanyakan dasar penambahan armada yang dinilai sepihak dan berpotensi memicu konflik di lapangan.
Ketua Kelompok Pompong Ketapang, Nazarudin, kepada media menyampaikan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara masyarakat Bungaraya dan Benayah, yang difasilitasi langsung oleh Dishub.
Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan tidak ada penambahan armada maupun pembangunan pelabuhan baru.
“Kesepakatan itu jelas, cukup armada yang ada. Tidak boleh ada penambahan pompong maupun pelabuhan baru. Tapi sekarang justru dilanggar,” tegas Nazarudin.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum Dishub dalam masuknya armada baru tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, armada tambahan itu disebut-sebut mendapatkan dukungan dari pihak internal dinas.
“Kami menduga ada oknum Dishub yang bermain dan membekingi masuknya armada baru ini,” tambahnya.
Saat warga mendatangi kantor Dishub Siak, Kepala Dinas Perhubungan disebut telah menerima perwakilan masyarakat dan berjanji akan memanggil oknum yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Tak hanya itu, persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, saat menghadiri kegiatan Hari Raya Puasa Onam di Kampung Benayah beberapa waktu lalu.
Nazarudin menegaskan, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan, dikhawatirkan akan memicu ketegangan hingga konflik di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin terjadi keributan. Tapi kalau ini dibiarkan, sangat berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan. Kami minta Dishub segera bertindak tegas dan menyelesaikan masalah ini,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Siak terkait dugaan pelanggaran kesepakatan dan keterlibatan oknum tersebut.(MN2)
