SIAK – Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh jajaran: jangan ada satu pun anggota yang bermain dengan narkoba.
Instruksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan alarm keras di tengah meningkatnya tekanan global dan potensi gangguan keamanan di daerah.
Dalam arahannya di Kabupaten Siak, Senin (21/4/2026), Kapolda menekankan bahwa situasi dunia yang penuh ketidakpastian tidak boleh dijawab dengan sikap biasa-biasa saja.
Ia meminta seluruh personel, dari Polda hingga Polres Siak, benar-benar memiliki sense of crisis—bukan hanya slogan, tetapi tercermin dalam tindakan nyata di lapangan.
“Kita sedang berada dalam situasi yang tidak pasti. Kalau anggota masih lengah, maka yang terjadi adalah pembiaran. Polri harus jadi garda terdepan menjaga stabilitas,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi kembali menghantui Riau, apalagi dengan indikasi siklus Super El Nino.
Kapolda meminta tidak ada lagi alasan keterlambatan.“Jangan tunggu api membesar baru bergerak. Deteksi dini harus jalan. Bhabinkamtibmas wajib turun, edukasi masyarakat, dan pastikan tidak ada pembakaran lahan. Ini soal komitmen, bukan rutinitas,” ujarnya keras.
Di sektor ekonomi, Kapolda juga mengingatkan ancaman nyata dari gejolak global yang bisa berdampak langsung pada harga bahan pokok dan distribusi BBM.
Ia menuntut fungsi intelijen dan Satgas Pangan bekerja lebih agresif, bukan sekadar monitoring di atas kertas.
“Penimbunan dan permainan distribusi harus disikat. Kalau ada yang coba-coba, tindak. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” katanya.
Namun, peringatan paling keras justru datang pada isu narkotika. Kapolda menegaskan prinsip zero tolerance tanpa pengecualian, termasuk bagi anggota Polri sendiri.“Ini saya tegaskan: jangan ada anggota yang terlibat narkoba.
Kalau ada, tidak ada ampun. Bersihkan dari dalam sebelum bicara penegakan ke luar,” tegasnya.Ia juga menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital. Menurutnya, media sosial kini menjadi medan strategis yang tidak boleh diabaikan.
Polisi dituntut cepat merespons aduan, sekaligus mampu membangun narasi yang menenangkan, bukan memperkeruh situasi.
“Jangan kalah cepat dengan isu liar. Informasi harus akurat, respons harus cepat. Kalau tidak, kepercayaan publik yang hilang,” ujarnya.
Kapolda turut memperkenalkan pendekatan mikropolis, strategi pemolisian berbasis komunitas kecil dengan dukungan data akurat untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini—mulai dari ancaman PHK hingga sengketa lahan.
Menutup arahannya, Kapolda mengingatkan bahwa stabilitas daerah bukan kerja satu pihak. Ia menuntut kolaborasi nyata antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Keamanan bukan jargon. Ini fondasi pembangunan. Kalau aparat lemah, daerah ikut goyah,” pungkasnya.(MN2)
