Siak – Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Siak meminta evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Selama puluhan tahun, pengelolaan KITB dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan meski telah banyak anggaran APBD yang dialokasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Siak, Marudut Pakpahan, menyoroti lambatnya perkembangan kawasan industri tersebut. “20 tahun bukan waktu yang sebentar. Kalau tidak bisa mengelola, lebih baik cari pihak yang benar-benar mampu,” tegas Marudut saat rapat dengan Direktur PT SPS, Bob Novriyansyah.
Ia juga mempertanyakan besaran sewa lahan dan kontribusi PAD dari perusahaan yang beroperasi di KITB. “Coba dibagikan per bulan, berapa yang masuk ke PAD Siak? Saya sudah empat periode di DPRD, sepertinya BUMD ini memang harus dievaluasi karena tidak ada kemajuan selama ini,” tambahnya.
Fraksi PDI-P menegaskan, evaluasi BUMD sangat penting agar KITB bisa berkembang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.(MN2)
