Siak – Mandeknya operasional Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali menuai sorotan tajam.
Pengusaha stopel dan buruh pelabuhan mengeluh, menyusul sikap KSOP Cabang Sei Pakning yang dinilai tidak mendukung operasional pelabuhan melalui penggunaan conveyor.
KSOP Sei Pakning disebut-sebut terkesan mempersulit proses perizinan dan operasional, dengan alasan klasik kekhawatiran terhadap risiko kerusakan fasilitas pelabuhan.
Pihak KSOP bahkan meminta pengusaha stopel bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan fasilitas, sebuah syarat yang dinilai tidak memiliki dasar kuat.
Pasalnya, menurut pengusaha, dalam surat resmi Kementerian Perhubungan tidak terdapat satu pun poin yang mengancam atau membebankan tanggung jawab sepihak kepada investor.
Kondisi ini justru memunculkan ketakutan di kalangan pengusaha shipper untuk kembali memulai aktivitas di Pelabuhan KITB yang sebelumnya sempat ambruk.
Penilaian keras ini disampaikan Farizal, yang menegaskan bahwa polemik tersebut telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ratusan buruh pelabuhan kini terpaksa menganggur selama berbulan-bulan akibat terhentinya aktivitas bongkar muat.
“Ini bukan sekadar soal administrasi. Ini soal perut rakyat. Ratusan pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara pemerintah daerah justru terkesan membiarkan warganya menjadi korban dan pengangguran massal,” tegas Farizal.
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan sejatinya telah menawarkan solusi agar KITB dapat kembali beroperasi, namun kebijakan di tingkat lapangan justru dinilai berseberangan dengan semangat pemerintah pusat yang ingin menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja.
Menurut Farizal, sikap KSOP Sei Pakning bukan hanya menghambat operasional pelabuhan, tetapi juga mengabaikan hak dasar pekerja untuk bekerja dan mencari nafkah.
“Ketika pusat mendorong aktivitas ekonomi tetap berjalan, kenapa di daerah justru dipersulit? Akibatnya buruh terancam, ekonomi lokal lumpuh,” ujarnya.
Tak hanya KSOP, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak juga menjadi sasaran kritik. Pemda dinilai tidak cukup agresif dan tegas dalam memperjuangkan keberlangsungan operasional pelabuhan strategis tersebut, padahal KITB memiliki peran penting dalam menopang ekonomi daerah.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab atas pengangguran dan penderitaan masyarakat? Negara seharusnya hadir, bukan malah saling lempar kewenangan,” pungkas Farizal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak KSOP Sei Pakning maupun Pemda Siak terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan Pelabuhan KITB kembali beroperasi dan masyarakat dapat kembali bekerja.
