Penomena”GAJI BUTA&SDM KEKERABATAN”harus di sapu bersih DI TUBUH PT.BSP.”
Siak – Hiruk pikuk pembicaraan di berbagai sudut kota dan kecamatan di Kabupaten Siak saat ini, mulai dari mahasiswa, tokoh agama, pemuka masyarakat hingga para pemimpin ormas, tengah menyoroti proses rekrutmen calon Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang baru.
Antusiasme masyarakat dalam memperbincangkan topik ini tidak lepas dari kondisi Siak yang tengah kekurangan pasokan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampaknya, banyak sektor kegiatan pemerintahan menjadi terhambat, bahkan tak jarang Bupati Siak mengeluhkan menumpuknya tagihan hutang daerah tanpa adanya dana yang cukup untuk membayar.
Masyarakat berharap, ke depan PT BSP mampu memberi kontribusi signifikan bagi PAD Kabupaten Siak melalui perombakan manajemen internal. Selama ini, kerugian dalam kegiatan eksplorasi minyak oleh PT BSP diduga lebih banyak disebabkan oleh buruknya penerapan manajemen operasional di tubuh internal perusahaan.
Masalah di Tubuh Manajemen BSP
Beberapa persoalan yang menjadi sorotan masyarakat antara lain:
Penunjukan General Manager sering tidak berdasarkan keahlian dan kebutuhan perusahaan, melainkan karena kesediaan untuk mengikuti arahan Dirut. Sementara yang profesional, justru tersisih.
Praktik nepotisme juga mengemuka. Human Resource Manager yang seharusnya fokus pada rekrutmen dan pengembangan SDM, justru lebih berfungsi sebagai pengatur tender proyek.
Rekrutmen pegawai kerap tidak adil dan profesional. Ada kasus anak pejabat yang baru tamat kuliah langsung diterima, serta ada mantan pegawai yang pernah mundur bisa kembali masuk kerja karena faktor kedekatan keluarga. PT BSP yang mestinya dikelola profesional, justru diperlakukan layaknya perusahaan keluarga.
Pengelolaan dana CSR juga menjadi sorotan. Alih-alih menyentuh kebutuhan masyarakat desa penghasil minyak, CSR justru dipakai untuk membeli kuda sebagai sarana olahraga berkuda pejabat. Padahal, banyak jalan di desa-desa sekitar sumur minyak BSP yang rusak parah dan tak kunjung mendapat bantuan.
Fenomena “gaji buta” di anak perusahaan PT BSP. Ada pegawai titipan yang tiap bulan menerima gaji, namun tidak pernah hadir atau bekerja.
Harapan untuk Dirut Baru
Kondisi yang dipertontonkan manajemen PT BSP selama ini dinilai mempermalukan perusahaan daerah yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Siak. Alih-alih menjadi sumber PAD utama, BSP justru mengalami kerugian dan tidak mampu diandalkan.
Oleh sebab itu, masyarakat berharap besar agar calon Dirut baru yang dipilih Bupati Siak mampu menutup praktik-praktik buruk tersebut. Prioritas utama yang harus segera dibereskan yakni:
1. Perombakan total sistem rekrutmen dan manajemen SDM agar profesional, transparan, dan bebas nepotisme.
2. Penguatan tata kelola keuangan serta penghentian praktik “gaji buta” di anak perusahaan.
3. Penyaluran dana CSR yang tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat desa penghasil minyak.
4. Penempatan pejabat di posisi strategis berdasarkan keahlian, bukan kedekatan personal.
5. Membangun BSP sebagai perusahaan daerah yang berdaya saing, profesional, dan menjadi sumber PAD yang membanggakan.
“Masyarakat Kabupaten Siak berharap kepada Dirut yang nanti dipilih Ibu Bupati, agar mampu membereskan penyakit dan kebiasaan buruk ini semua,” tutup Farizal, salah seorang tokoh masyarakat.
