PEKANBARU – Bupati Siak, Afni Zulkifli, melontarkan kritik keras terhadap ketimpangan yang masih dirasakan daerah penghasil sumber daya alam.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan keadilan yang nyata kepada daerah yang selama puluhan tahun menjadi penyumbang besar pendapatan negara.
Pernyataan itu disampaikan Afni dalam peluncuran Forum DPR RI Dapil Riau di Pekanbaru, Selasa (9/6/2026).
Di hadapan anggota DPR RI asal Riau, ia menegaskan bahwa daerah penghasil tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penonton ketika kekayaan alamnya diambil untuk kepentingan nasional.
“Jangan sampai minyak, gas, dan kekayaan alam Riau terus dikeruk untuk menambah pendapatan negara, sementara daerah penghasil masih harus berjuang membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” tegas Afni.
Menurutnya, Riau selama ini menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun kenyataannya, banyak kebutuhan pembangunan daerah yang masih terkendala keterbatasan fiskal.
Afni menilai pemerintah pusat harus lebih adil dalam melihat daerah penghasil. Kontribusi besar yang diberikan daerah kepada negara harus diimbangi dengan perhatian yang sepadan melalui kebijakan fiskal yang berpihak kepada daerah.
“Jangan sampai hasil bumi dibawa keluar daerah, pendapatan masuk ke pusat, tetapi masyarakat di daerah penghasil hanya menerima dampak kerusakan dan ketertinggalan pembangunan. Ini yang harus diperjuangkan bersama,” katanya.
Ia meminta 13 anggota DPR RI asal Riau tidak hanya menjadi perwakilan politik di Senayan, tetapi juga menjadi ujung tombak perjuangan daerah dalam merebut hak-hak pembangunan yang selama ini dinilai belum maksimal diterima Riau.
“Forum DPR RI Dapil Riau harus menjadi kekuatan yang berani menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai Riau hanya dikenal sebagai daerah penghasil, tetapi hasilnya lebih banyak dinikmati pihak lain sementara daerah masih kekurangan anggaran untuk membangun,” ujarnya.
Afni menegaskan bahwa tuntutan daerah bukanlah meminta keistimewaan, melainkan meminta keadilan. Daerah yang telah memberikan kontribusi besar kepada negara berhak memperoleh dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan berjalan seimbang.
“Kami mendukung pembangunan nasional. Tapi pusat juga harus melihat kenyataan di daerah. Jangan sampai kekayaan alam terus diambil, sementara pembangunan daerah penghasil berjalan lambat karena keterbatasan anggaran. Sudah waktunya ada keberpihakan yang nyata kepada daerah penghasil,” pungkasnya.(MN2)
