SIAK – Bupati Siak Afni bersama Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Heriyanto, mengumpulkan seluruh komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kabupaten Siak. Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat dimulainya evaluasi total terhadap kinerja BUMD yang selama ini dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di hadapan para petinggi BUMD, Afni menegaskan seluruh perusahaan daerah akan diaudit. Audit tidak hanya menyasar tahun berjalan, tetapi juga menelusuri kinerja beberapa tahun ke belakang guna memastikan adanya pertanggungjawaban yang jelas pada setiap periode kepengurusan.
“Untuk memperkuat tata kelola perusahaan, sekaligus membuat batas yang jelas penanggung jawab antarperiode, saya meminta seluruh BUMD Siak dilakukan audit dengan jangkauan kinerja beberapa tahun ke belakang hingga tahun berjalan,” tegas Afni.
Menurutnya, tidak boleh lagi ada BUMD yang berjalan tanpa ukuran kinerja yang jelas. Komisaris dan direksi harus siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, dan capaian perusahaan secara terbuka.
Audit tersebut akan menjadi tolok ukur objektif untuk menilai apakah keberadaan BUMD benar-benar menghasilkan manfaat bagi daerah atau justru hanya membebani keuangan daerah.
Afni menegaskan bahwa jabatan komisaris maupun direksi bukan sekadar posisi prestise, melainkan amanah yang harus dibuktikan dengan peningkatan kinerja perusahaan dan kontribusi nyata terhadap PAD.
“Ini menjadi dasar mengukur kinerja BUMD secara objektif, sekaligus menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan profesional. Yang paling penting, komisaris dan direksi BUMD harus memberi kontribusi nyata bagi PAD, bukan hanya datang, menjabat, lalu pergi tanpa meninggalkan hasil,” tegasnya.
Langkah audit menyeluruh ini diharapkan menjadi pintu masuk pembenahan BUMD secara serius. Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan tidak ada lagi ruang bagi pengelolaan yang tidak profesional. Seluruh jajaran BUMD dituntut bekerja dengan target, transparansi, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
