JAKARTA — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU, di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Pertemuan ini dimaksudkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Muzamil menyampaikan inisiasi pembangunan Technopark-Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai strategis untuk menanggulangi pengangguran serta meningkatkan keterampilan angkatan kerja di Kepulauan Meranti. Ia menekankan pentingnya BLK yang dilengkapi sarana dan kurikulum berbasis kebutuhan industri—terutama sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Kami menyadari betul bahwa dengan kondisi hari ini, tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen kami untuk terus menghadirkan solusi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muzamil.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah pusat, agar program peningkatan keterampilan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Setidaknya, kami memiliki cita-cita besar untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan kemampuan tersebut, mereka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarganya,” tambahnya.
Lebih jauh, Muzamil juga menyoroti kebutuhan khusus untuk menyiapkan tenaga kerja migran yang kompeten dan bersertifikat melalui pola kerja sama dengan Pemerintah Malaysia, khususnya menggunakan mekanisme CIBD (Cross-Border Industry & Bilateral Development).
Rencana kerja sama ini mencakup harmonisasi standar kompetensi dan sertifikasi antara BLK di Kepulauan Meranti dan lembaga pelatihan di Malaysia, pelatihan bahasa dan budaya kerja, serta program pembekalan pra-keberangkatan untuk memastikan tenaga kerja lokal memenuhi persyaratan pasar Malaysia.
“Kami berharap BLK ini menjadi pusat pengembangan keterampilan yang berkelanjutan dan mampu membuka lapangan kerja bagi generasi muda Kepulauan Meranti, termasuk memfasilitasi pekerja yang ingin bekerja di luar negeri dengan kompetensi yang diakui,” ujar Muzamil.
Menyambut baik inisiatif tersebut, Wamenaker Afriansyah Noor, didampingi Staf Khusus Tenaga Ahli, H. Iwan Rinaldo Syarief, SE, dan Ketua Tim Pembinaan Pelatihan Vokasi, Gilang Amaldi, menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mendukung penuh berbagai bentuk kerja sama yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan tata kelola penempatan tenaga kerja migran.
Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan itu: Skema pembinaan dan penyediaan peralatan, penyusunan kurikulum pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, program sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan, hingga rencana kolaborasi dengan dunia usaha untuk penempatan kerja setelah pelatihan.
Selain itu, dibahas juga kemungkinan program pelatihan khusus bagi pelaku UMKM dan wirausaha lokal untuk meningkatkan daya saing produk regional melalui pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan peningkatan mutu produk.
“Kerja sama bilateral sangat penting untuk membuka akses penempatan kerja yang lebih luas serta melindungi hak dan keselamatan pekerja migran melalui skema kontrak formal dan sertifikasi kompetensi yang diakui kedua negara. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak di Malaysia, diharapkan semakin banyak tenaga kerja asal Kepulauan Meranti yang dapat memperoleh peluang kerja yang layak, terlindungi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka,” ungkapnya.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk mempercepat realisasi pembangunan Balai Latihan Kerja dalam waktu yang disepakati dan memastikan manfaat langsung bagi peningkatan keterampilan dan penempatan kerja masyarakat Kepulauan Meranti. (Diskominfotik)
