Farizal kembali menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan yang menurutnya menjadi warisan pemerintahan sebelumnya di Kabupaten Siak. Ia menilai pergantian pejabat dan direksi di sejumlah badan usaha maupun proyek strategis belum mampu membawa perubahan yang signifikan.
“Sudah ganti mesin, tetapi tetap mandul. Hasilnya belum terlihat,” ujar Farizal.
Ia menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari status HGB PT Ekadaya, kondisi PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang menurutnya sempat mengalami persoalan serius, hingga PT Samudera Siak (PT SS) yang dinilai belum mampu bangkit. Selain itu, ia juga mempertanyakan perkembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang menurutnya belum menunjukkan kemajuan sesuai harapan masyarakat.
Farizal bahkan mengaitkan kritik tersebut dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
“Kita lihat nanti saat 17 Agustus, siapa yang duduk di bangku undangan paling depan. Masyarakat berhak menilai siapa saja yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang diwariskan kepada generasi muda Siak. Mulai dari persoalan HGB PT Ekadaya, kondisi PT BSP, PT SS, hingga Kawasan KITB yang dinilai belum berkembang sebagaimana yang diharapkan,” tegasnya.
Menurut Farizal, momentum Hari Kemerdekaan juga menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap arah pembangunan Kabupaten Siak serta mengevaluasi kebijakan yang telah diambil pada masa lalu.
