Siak – Ironi tajam mencuat di Kabupaten Siak. Di tengah statusnya sebagai daerah penghasil minyak, masyarakat justru harus berjuang keras mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama di kampung-kampung terpencil.
Bupati Siak, Afni, dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM di tingkat kampung sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
Keluhan paling keras datang dari petani dan para orang tua siswa. Aktivitas pertanian terganggu karena alat dan transportasi tak bisa beroperasi maksimal.
Di sisi lain, anak-anak sekolah terpaksa absen karena kendaraan tidak dapat digunakan akibat ketiadaan BBM.
“Ini bukan lagi sekadar keluhan, ini sudah menjadi jeritan masyarakat,” ungkap seorang warga dengan nada getir.
Secara administratif, pasokan BBM di wilayah Siak memang diklaim dalam kondisi aman. Namun fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Tidak meratanya keberadaan SPBU membuat distribusi BBM timpang.
Banyak kecamatan dan kampung yang sama sekali tidak memiliki akses langsung terhadap bahan bakar.
Kondisi ini semakin memburuk setelah kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang melarang aktivitas pelansir.
Kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan justru berdampak fatal bagi masyarakat pelosok.
Jalur distribusi informal yang selama ini menjadi “urat nadi” pasokan kini terputus tanpa alternatif yang jelas.
Akibatnya, ribuan warga di kampung terpencil kini terjebak dalam krisis BBM yang berkepanjangan, tanpa solusi cepat dari pihak terkait.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam forum resmi bersama Forkopimda, isu kelangkaan BBM di kampung menjadi agenda utama yang mendesak untuk segera ditangani.
Bupati Afni secara tegas meminta pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi agar memberikan kebijakan relaksasi distribusi BBM bersubsidi.
“Kami memohon relaksasi dari BPH Migas agar BBM subsidi benar-
benar bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, khususnya mereka yang selama ini kesulitan akses,” tegasnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi melumpuhkan sektor pertanian dan mengganggu akses pendidikan di daerah.
Di negeri penghasil minyak, rakyatnya justru kesulitan mendapatkan minyak. Sebuah ironi yang bukan hanya menyakitkan, tetapi juga mendesak untuk segera diselesaikan.(MN2)
