SIAK – Skandal pengadaan dua unit mobil vakum penyedot sampah senilai Rp8,8 miliar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak akhirnya mencuat ke permukaan.
Proyek yang dilelang pada 2024 itu kini jadi sorotan tajam setelah terungkap: kendaraan mahal tersebut justru menganggur, tak memberi manfaat bagi masyarakat.
Publik pun mulai bertanya keras: kenapa persoalan ini baru terungkap sekarang? Ke mana pengawasan selama ini?
Pengadaan dilakukan sebelum Bupati Siak saat ini menjabat, melalui mekanisme lelang resmi di ULP.
Namun, fakta di lapangan memunculkan dugaan serius. Mobil yang awalnya disebut sebagai produk impor, justru diduga hanya produk dalam negeri. Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan teknis—melainkan indikasi kuat adanya ketidakterbukaan dalam proses pengadaan.
Seorang rekanan yang ikut dalam lelang mengaku sudah mencium kejanggalan sejak awal.
“Dari awal sudah janggal. Dibilang impor, tapi realisasinya diduga bukan. Sampai sekarang pun tidak jelas mobil itu digunakan di mana,” ungkapnya.
Pantauan di lapangan memperkuat dugaan tersebut. Dua unit mobil bernopol BM 8356 S dan BM 8357 S terlihat terbengkalai di workshop Pemkab Siak di Sungai Mempura.
Bukannya beroperasi membersihkan lingkungan, kendaraan bernilai miliaran itu justru “tidur” tanpa fungsi.
Ironi ini semakin mencolok jika melihat besarnya anggaran yang digelontorkan. Berdasarkan data SiRUP, nilai pengadaan mencapai Rp8,8 miliar—angka fantastis yang kini terasa sia-sia karena tak berdampak nyata.
Yang makin memperkeruh situasi, pihak DLH terkesan bungkam. Kepala DLH, Amin Soimin, belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru memunculkan kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, bahkan secara terbuka mengkritisi pengadaan tersebut. Ia menilai kendaraan itu tidak efektif dan tidak sesuai kebutuhan daerah.
“Kalau tidak dipakai, lelang saja. Lebih baik diganti dengan truk sampah yang jelas manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan logika kebijakan di masa lalu.
“Kenapa dulu beli ini? Tidak cocok untuk Siak, anggarannya besar, sekarang malah menganggur,” ujarnya.
Kasus ini membuka fakta pahit: miliaran rupiah uang daerah bisa habis tanpa hasil. Lebih dari itu, ini menjadi cermin lemahnya pengawasan internal.
Jika proyek sebesar ini bisa lolos tanpa evaluasi sejak 2024, maka wajar publik bertanya—berapa banyak lagi proyek bermasalah yang belum terungkap.
