infotorial Sekwan DPRD Brngkalis
Metronews2 — DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Senin (24/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, SE, M.IP, didampingi Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni, S.Sos., MMP, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Hadir pula Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra, TH.
Sebelum rapat dimulai, Sekretaris DPRD Bengkalis Rafiardhi Ikhsan, S.STP., M.Si, menyampaikan laporan terkait kehadiran anggota DPRD sekaligus agenda rapat paripurna.
Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta komitmen selama proses pembahasan KUA-PPAS hingga tercapainya kesepakatan bersama.
Menurut Kasmarni, KUA-PPAS menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis 2027. Dokumen tersebut juga mencerminkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kasmarni menegaskan, pengelolaan anggaran tidak boleh sekadar mengejar besarnya serapan. Setiap rupiah anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap kebijakan dan anggaran harus diarahkan untuk kepentingan rakyat serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesepakatan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,247 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,260 triliun, dengan penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp13 miliar.
Sejumlah sektor menjadi prioritas kebijakan anggaran 2027, di antaranya pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, perdagangan dan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan penguatan ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan efisiensi serta disiplin fiskal sebagai bagian penting dari arah kebijakan anggaran.
Kasmarni berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui penyusunan Rancangan APBD 2027 sehingga seluruh tahapan pembahasan dan penetapan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal dan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengajak seluruh unsur pemerintahan dan DPRD mempertahankan sinergi agar APBD yang nantinya ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh rakyat.(Infotorial)
