JAKARTA/SIAK – Sejarah mencatat, ketika Republik Indonesia masih berdiri di atas fondasi yang rapuh pasca kemerdekaan, Kesultanan Siak tampil sebagai salah satu kerajaan yang paling awal dan paling nyata menunjukkan keberpihakannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kala itu, Sultan Syarif Kasim II bukan hanya menyatakan dukungan politik kepada Republik yang baru lahir, tetapi juga menyerahkan kekayaan pribadinya untuk membantu perjuangan negara.
Nilainya mencapai jutaan gulden, angka yang sangat besar pada zamannya. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menopang keberlangsungan pemerintahan Indonesia di masa-masa sulit.
Namun puluhan tahun berlalu, muncul pertanyaan yang kini kembali disuarakan Pemerintah Kabupaten Siak: apakah jasa besar Siak terhadap republik telah mendapatkan perhatian yang sepadan?.
Pertanyaan itulah yang dibawa Bupati Siak, Afni, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta. Di hadapan pejabat pemerintah pusat, Afni mengingatkan kembali sejarah panjang pengorbanan Kesultanan Siak bagi Indonesia.
“Dulu Sultan Siak ikut menyumbangkan kekayaannya untuk NKRI. Hari ini kami hanya meminta agar sejarah itu tidak dilupakan. Ini bukan semata-mata kepentingan Siak, tetapi juga tanggung jawab bangsa dalam menghargai para pendiri republik,” kata Afni.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kondisi Istana Siak Asserayah Hasyimiyah, simbol kejayaan Kesultanan Siak sekaligus saksi sejarah perjalanan bangsa.
Bangunan bersejarah yang menjadi kebanggaan masyarakat Melayu Riau itu dinilai membutuhkan revitalisasi dan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Menurut Afni, jika negara mampu menjaga berbagai situs sejarah nasional di berbagai daerah, maka Istana Siak yang memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah perjuangan Republik Indonesia juga layak mendapatkan prioritas yang sama.
“Kami tidak sedang meminta belas kasihan. Kami hanya mengingatkan bahwa Siak pernah menjadi bagian penting dalam menyelamatkan republik ini. Sudah sepatutnya negara hadir menjaga warisan sejarah yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” tegasnya.
Selain memperjuangkan revitalisasi Istana Siak, Afni juga membawa agenda strategis pembangunan daerah dengan mendorong agar Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, perjuangan tersebut bukan sekadar soal pembangunan fisik atau investasi. Lebih dari itu, perjuangan tersebut adalah upaya mengembalikan perhatian negara terhadap daerah yang pernah memberikan pengorbanan besar bagi Indonesia.
“Siak dulu memberi untuk Indonesia. Hari ini Siak hanya meminta agar tidak dilupakan. Sejarah tidak boleh hanya dikenang dalam buku, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan perhatian nyata dari negara,” ujar Afni.
Dalam kunjungannya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Afni diterima Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, Dida Gardera, beserta jajaran.
Pemerintah Kabupaten Siak berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga sejarah besar Kesultanan Siak tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga menjadi dasar perhatian negara terhadap masa depan daerah tersebut.
Sebab tanpa Siak, sejarah Indonesia tidak akan sama. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pendahulunya
