Siak – Saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Siak tahun 2025 tercatat hanya tersisa Rp 3 juta, sementara beban tunda bayar warisan tahun 2024 masih mencapai Rp121,5 miliar. Kondisi tersebut menjadi konsekuensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang memprioritaskan pembayaran utang sebagai langkah penyelamatan fiskal di tengah tekanan keuangan sepanjang tahun 2025.
Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan, minimnya saldo kas daerah merupakan dampak langsung dari komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah koreksi anggaran hingga Rp736,6 miliar.
“Kami memprioritaskan pembayaran utang agar kondisi fiskal daerah bisa diselamatkan. Dampaknya, per hari ini saldo RKUD kita hanya tersisa Rp 3 juta,” ujar Afni dalam konferensi pers capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2025 sekaligus transparansi agenda 2026, yang digelar di Pendopo Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Siak, Senin (29/12/2025).
Afni menjelaskan, dari total tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp326,9 miliar, Pemerintah Kabupaten Siak telah merealisasikan pembayaran sebesar Rp205,4 miliar hingga 19 November 2025. Namun, masih terdapat sisa kewajiban sekitar Rp121,5 miliar yang belum terbayarkan dan terus diupayakan penyelesaiannya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintahan Afni–Syamsurizal yang resmi menjabat sejak 4 Juni 2025, untuk menuntaskan persoalan utang masa lalu dan membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan transparan.
Lebih lanjut, Afni menegaskan bahwa pemerintah daerah memilih untuk bersikap terbuka kepada publik dengan menyampaikan seluruh data keuangan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Hingga 26 Desember 2025, realisasi fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak telah mencapai 94,51 persen, sementara realisasi keuangan baru berada pada angka 82,25 persen.
“Secara fisik kegiatan berjalan dan menunjukkan bahwa jajaran Pemkab Siak tetap bekerja. Namun realisasi keuangan memang terdampak karena ruang fiskal kita sangat terbatas,” jelasnya.
