Siak – Kinerja jajaran Direksi Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) mulai dipertanyakan. Lima bulan setelah terpilih, masyarakat menilai belum banyak perubahan maupun terobosan yang terlihat secara kasat mata di kawasan strategis tersebut.
Tokoh masyarakat Sri Indrapura, Farizal, mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan jajaran Direksi KITB selama lima bulan terakhir. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di kawasan pelabuhan justru semakin menambah pertanyaan publik terhadap kinerja pengelola kawasan.
“Apa yang mereka lakukan selama ini? Tidak ada yang kelihatan. Kami ingin melihat apa yang sudah dikerjakan setelah mereka terpilih,” ujar Farizal.
Farizal menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di kawasan KITB dalam beberapa bulan terakhir, termasuk insiden tenggelamnya kapal yang menimbulkan korban jiwa.
Kini, persoalan baru kembali muncul terkait keberadaan conveyor di kawasan Pelabuhan KITB. Informasi yang diterima masyarakat menyebutkan keberadaan fasilitas tersebut diduga belum mengantongi perizinan yang lengkap. Bahkan, kondisi sejumlah tiang conveyor disebut mulai mengalami kerusakan atau mengalami kemiringan.
Persoalan tersebut, kata Farizal, semestinya menjadi perhatian serius pihak pengelola kawasan, terutama menyangkut aspek keselamatan pekerja, pengguna jasa pelabuhan dan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.
Ia juga mempertanyakan janji dan program yang disampaikan jajaran Direksi KITB ketika proses pemilihan berlangsung.
“Mana janji Direktur KITB ketika mencalonkan diri? Tolong tunjukkan kepada masyarakat apa yang sudah dibuat di pelabuhan ini selama lima bulan,” tegasnya.
Menurut Farizal, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus mencari sendiri informasi mengenai perkembangan kawasan industri dan pelabuhan. Apalagi, keberadaan lembaga pengelola kawasan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik.
“Dalam kondisi seperti ini, bukan saya yang harus berbicara menyampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mencari nafkah dengan bekerja di areal pelabuhan ini dan para pengusaha pengguna jasa pelabuhan,” katanya.
Ia menilai komunikasi publik dari pihak pengelola sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai program, perkembangan pembangunan, keselamatan kerja, perizinan maupun persoalan yang terjadi di kawasan KITB.
“Ada lembaga resmi. Mereka dibayar untuk mengembangkan kawasan ini sekaligus melakukan komunikasi publik agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru. Jangan sampai masyarakat justru mengetahui persoalan dari informasi yang berkembang di luar,” pungkas Farizal.
Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari jajaran Direksi KITB mengenai capaian selama lima bulan terakhir, termasuk program yang telah dijalankan, kondisi fasilitas pelabuhan, aspek keselamatan serta status perizinan fasilitas conveyor yang menjadi sorotan.(MN2)
