JAKARTA – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli tak ingin Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) terus terpuruk. Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan ambruknya jembatan pelabuhan, Afni kini bergerak memperjuangkan agar pengelolaan pelabuhan tersebut kembali dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak.
Perjuangan itu dibuktikan dengan menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Afni secara khusus meminta pemerintah pusat memberikan kesempatan kedua kepada BUMD Siak untuk kembali menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di kawasan KITB.
Afni hadir didampingi Asisten II Sekdakab Siak, Komisaris KITB, Komisaris PT Samudra Siak, jajaran direksi PT Samudra Siak dan KITB, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) wilayah Siak.
Bupati perempuan pertama di Siak itu mengungkapkan, perjuangan mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat sebenarnya sudah dimulai sejak awal masa kepemimpinannya, sekitar setahun lalu.
Ia mengakui, sebelumnya Kementerian Perhubungan pernah memberikan kepercayaan kepada BUMD PT Samudra Siak untuk mengelola pelabuhan KITB. Namun, masa pengelolaan berakhir pada Oktober 2024 dan perusahaan tersebut dinilai tidak lagi layak menjadi BUP.
Persoalan masa lalu menjadi catatan serius. Pengelolaan pelabuhan dinilai belum memberikan keuntungan signifikan bagi daerah. Pemeliharaan infrastruktur dermaga juga tidak berjalan optimal hingga akhirnya jembatan KITB ambruk pada Januari 2026.
“Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu,” ungkap Afni.
Mantan wartawan tersebut menjelaskan, pelabuhan itu dibangun menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, dalam perjalanannya, pengawasan dan perawatan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan, terjadi penumpukan truk pengangkut cangkang di kawasan pelabuhan tanpa pengawasan yang memadai.
Menghadapi persoalan tersebut, Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Perhubungan dalam pertemuan setahun lalu. Ia sekaligus meminta kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola aset strategis tersebut.
“Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar ke depan pengelolaan Pelabuhan KITB lebih baik. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB,” pinta Afni.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting bagi masa depan perekonomian masyarakat Siak. Apalagi, saat ini daerah sedang menghadapi tekanan fiskal akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Karena itu, KITB tidak boleh dibiarkan mati suri. Kawasan tersebut harus kembali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, menggerakkan aktivitas usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Investor Siap Bangun Kembali Pelabuhan
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Afni membawa kabar penting. Pemkab Siak ternyata tidak hanya menunggu kucuran anggaran APBN maupun APBD untuk membangun kembali pelabuhan.
Afni mengungkapkan, pemerintah daerah telah bergerak mencari solusi dengan menggandeng pihak ketiga. Hasilnya, sudah ada investor yang menyatakan kesediaan membangun kembali pelabuhan tersebut.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerja sama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub,” ujarnya.
Afni juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah menganggarkan dan melaksanakan pekerjaan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyusunan DED ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun 2026.
