INTERNET SEHAT

INTERNET SEHAT

Afni Tegaskan APBD Harus Berpihak kepada Rakyat, OPD Wajib Buka Informasi Anggaran kepada Publik

SIAK – Transparansi anggaran dan percepatan pembangunan menjadi perhatian serius Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si. Di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah, Afni mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan tegas itu disampaikan Afni saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heriyanto, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Arif Hamidi, jajaran kepala OPD serta para camat se-Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga akhir Oktober 2026, realisasi fisik pembangunan Kabupaten Siak telah mencapai 74,42 persen, sementara realisasi keuangan berada pada angka 62,10 persen.

Bagi Afni, evaluasi tersebut bukan sekadar rutinitas menghitung persentase serapan anggaran. Lebih dari itu, forum tersebut harus menjadi ruang untuk membedah persoalan, mencari jalan keluar dan memastikan program pemerintah tetap berjalan di tengah berbagai tantangan fiskal.

Afni: Masyarakat Berhak Tahu ke Mana Uang Daerah Digunakan

Satu hal yang menjadi penekanan khusus Bupati Afni adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD tidak hanya sibuk melaksanakan program, tetapi juga wajib menyampaikan perkembangan pekerjaan dan realisasi penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik.

“Setiap OPD wajib menyampaikan pembaruan (update) pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Informasi ini harus disebarluaskan secara masif, baik melalui kanal pemberitaan resmi pemerintah maupun media sosial, agar masyarakat mengetahui kondisi terkini keuangan Pemerintah Kabupaten Siak,” tegas Afni.

Menurut Afni, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola uang daerah. Keterbukaan tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, setiap kebijakan alokasi anggaran harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran roda perekonomian daerah.

Wabup Syamsurizal: Jangan Biarkan Program Terhambat

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta seluruh OPD menjaga keseimbangan antara realisasi keuangan dan progres fisik pekerjaan.

Ia mengingatkan agar program yang sudah direncanakan segera dilaksanakan secara maksimal, mengingat tahun anggaran 2026 memasuki periode akhir.

“Jika ditemukan kendala atau persoalan teknis di lapangan dalam progres pelaksanaannya, segera laporkan dan carikan solusinya agar target dapat dimaksimalkan,” ujar Syamsurizal.

Syamsurizal juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset milik Pemkab Siak yang tersebar di berbagai kecamatan.

Optimalisasi aset daerah dinilai dapat mendukung efektivitas program sekaligus menjadi salah satu langkah penghematan anggaran.

APBD Bukan Sekadar Angka

Di bawah kepemimpinan Bupati Afni dan Wakil Bupati Syamsurizal, evaluasi APBD menjadi bagian dari upaya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, efektif dan bertanggung jawab.

Di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut semakin cermat menentukan prioritas.

Pesan Afni cukup jelas: anggaran daerah harus dikelola secara terbuka, program pembangunan harus terus dikawal, dan masyarakat harus mengetahui hasil kerja pemerintah.

Sebab, APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen pemerintahan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat Siak yang menunggu pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik.