INTERNET SEHAT

INTERNET SEHAT

Bupati Siak Tegaskan HGB PT Ikadaya Terbit Sebelum Dirinya Dilantik: “Saya Tidak Punya Kewenangan Mencabut”.

SIAK – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si, menegaskan penerbitan serta perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Ikadaya Yakin Mandiri yang terbit pada Februari 2025, terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai Bupati Siak pada Juni 2025.

Penegasan itu disampaikan Afni menyikapi polemik perpanjangan izin HGB perusahaan tersebut untuk 20 tahun ke depan, yang belakangan menuai tuntutan dan klaim dari sejumlah pihak.

Afni menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut sertifikat HGB yang telah diterbitkan. Sebab, kewenangan penerbitan maupun pencabutan sertifikat berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Penerbitan serta perpanjangan sertifikat HGB PT Ikadaya Yakin Mandiri di Siak, terbit Februari 2025. Sementara kami baru dilantik Juni 2025. Jelas ya,” tegas Afni.

Menurutnya, dalam negara hukum, pemerintah tidak bisa mengambil tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan undang-undang. Termasuk mencabut produk hukum yang diterbitkan oleh institusi berwenang hanya karena muncul tekanan atau tuntutan masyarakat.

“Jadi ketika terjadi polemik perpanjangan izin untuk 20 tahun ke depan, saya selaku Bupati tidak memiliki kewenangan mencabut seketika. Apapun alasannya. Mau dipaksa bagaimanapun, tak akan bisa. Karena kewenangan penerbitan dan pencabutan izin mutlak ada di Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Pemerintahan Tak Bisa Lepas dari Tanggung Jawab Masa Lalu

Afni juga menyinggung prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, pergantian kepala daerah tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pemerintah terhadap kebijakan maupun kewajiban yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.

Ia mengibaratkan persoalan HGB Ikadaya dengan utang daerah yang diwariskan kepada pemerintahannya. Meski bukan dirinya yang mengambil kebijakan atau membuat utang tersebut, Pemkab Siak tetap berkewajiban menyelesaikannya.

“Dalam hukum perdata atau administrasi, konsep tanggung renteng tersebut juga terjadi ketika pemerintahan kami tetap bekerja ekstra untuk terus mencicil utang dari masa pemerintahan sebelumnya. Kami tidak boleh mengelak, dan itu hukumnya wajib,” jelas Afni.

Karena itu, menurutnya, polemik HGB Ikadaya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat, bukan dengan memaksakan kepala daerah mengambil tindakan yang tidak menjadi kewenangannya.

PT Ikadaya Pernah Hibahkan 30 Hektare untuk Pembangunan Siak

Afni turut mengungkapkan bahwa PT Ikadaya sebelumnya telah memberikan hibah lahan sekitar 30 hektare untuk mendukung pengembangan pembangunan Kota Siak Sri Indrapura sebagai ibu kota Kabupaten Siak.

Di atas lahan hibah tersebut, kata Afni, telah dibangun berbagai fasilitas pemerintahan dan kepentingan publik, mulai dari kantor pemerintahan, rumah sekolah, masjid, Islamic Center, perumahan, hingga fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Bahkan, menurut Afni, perusahaan tersebut masih bersedia melepaskan lahan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik masyarakat Siak.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa fakta hibah lahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan klaim maupun menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum.

Tim Pencari Fakta Dibentuk, Wilayah Bermasalah Berstatus Quo

Sebagai langkah penyelesaian polemik, Pemkab Siak bersama DPRD telah membentuk tim pencari fakta yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tim tersebut diberi waktu bekerja selama dua bulan untuk mengumpulkan fakta, menelusuri klaim, serta mengurai persoalan yang muncul.

Afni menyarankan pihak-pihak yang memiliki bukti maupun klaim kepemilikan untuk menempuh gugatan perdata terhadap Surat Keputusan HGB yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN.

“Bersama DPRD, Pemkab Siak telah membentuk tim pencari fakta melibatkan semua elemen masyarakat. Masa kerjanya dua bulan. Bagi siapapun dan fakta apapun yang didapatkan, setelahnya sangat disarankan untuk melakukan gugatan perdata pada Surat Keputusan HGB Ikadaya dari Kementerian ATR/BPN. Sekali lagi, silakan digugat secara perdata,” tegasnya.

Sementara pada titik atau wilayah yang masih bermasalah, Afni menyatakan untuk sementara diberlakukan status quo guna menghindari tindakan yang dapat memperkeruh sengketa.

Namun, ia mengingatkan bahwa pada wilayah lain yang masuk dalam HGB dan tidak menjadi titik sengketa, PT Ikadaya memiliki hak hukum berdasarkan izin yang telah diterbitkan negara.

“Namun pada wilayah lainnya di atas izin HGB yang telah keluar, PT Ikadaya memiliki hak dan alas hukum yang sangat kuat untuk terus melanjutkan usaha atas HGB yang mereka peroleh dari Negara. Tidak boleh ada yang mengganggu, karena itu adalah produk kebijakan dan hukum yang sah menurut UU,” ujarnya.

Afni Minta Semua Pihak Menahan Diri

Di akhir pernyataannya, Bupati Siak mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak membangun polemik maupun narasi yang tidak didukung pemahaman hukum dan fakta yang jelas.

Ia berharap persoalan HGB PT Ikadaya dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan melalui jalur hukum, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun stabilitas daerah.

“Jaga Siak kita bersama,” tutup Afni.