Siak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak bersama para kontraktor menggelar pertemuan untuk membahas persoalan piutang proyek yang belum terbayar, Kamis (16/4), di kediaman Bupati Siak.
Pertemuan tersebut berlangsung lancar dan penuh suasana saling memahami.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Siak, Afni Zulkifli, didampingi sejumlah pejabat pengelola keuangan daerah.
Dalam forum itu, Pemkab Siak secara terbuka memaparkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta masih tertahannya dana kurang salur dengan nilai hampir Rp1 triliun.
Bupati Afni menegaskan, meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban kepada para kontraktor secara bertahap.
“Kami terus berupaya mencicil. Data kami buka secara transparan, dan Alhamdulillah rekan-rekan kontraktor bisa memahami kondisi ini. Prinsipnya saling percaya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa total utang proyek tahun 2024 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp370 miliar, kini telah berkurang signifikan dan tersisa Rp94 miliar.“Ini bukti komitmen kami. Pembayaran terus berjalan meski kondisi keuangan daerah sedang tidak mudah,” tambahnya.
Bupati Siak turut menyampaikan apresiasi kepada para kontraktor yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan secara langsung penjelasan pemerintah daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekanan yang sudah memahami situasi saat ini. Semoga persoalan ini bisa segera berlalu,” ucapnya.
Sementara itu, salah seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengaku kini lebih memahami kondisi keuangan Pemkab Siak setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati.
“Kami memang butuh penjelasan langsung dari pimpinan. Setelah dipaparkan, kami jadi lebih mengerti. Semoga kondisi ini segera membaik agar pembangunan di Siak bisa kembali berjalan optimal,” katanya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjaga komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha jasa konstruksi, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
