Siak – Gelombang penolakan terhadap salah satu calon Direktur PT Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) terus menguat.
Warga Kecamatan Sungai Apit secara terbuka menyuarakan keberatan mereka dan meminta panitia seleksi (pansel) bertindak tegas serta independen dalam proses pemilihan direksi BUMD tersebut.
Penolakan ini mencuat lantaran calon yang disebut-sebut dijagokan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Siak dikabarkan memiliki persoalan hukum.
Warga menilai, rekam jejak calon pimpinan perusahaan daerah harus benar-benar bersih dan tidak menyisakan persoalan yang berpotensi merugikan daerah.
Tukijan, perwakilan masyarakat Sungai Apit, kepada media menegaskan bahwa pansel tidak boleh terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun, termasuk anggota dewan.
“Kami minta Ketua Pansel benar-benar teliti. Jangan sampai ada intervensi, meskipun yang mendorong itu anggota dewan yang merupakan tim Bupati Siak. Ini soal masa depan daerah, bukan soal kepentingan kelompok,” tegasnya.
Menurutnya, jika benar terdapat persoalan hukum yang melekat pada salah satu calon, maka pansel wajib meninjau ulang berkas administrasi dan melakukan verifikasi secara menyeluruh.
“Jangan sampai orang yang punya masalah hukum justru diloloskan dan memimpin BUMD. Itu bisa merusak kepercayaan publik,” tambahnya.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Siak, Farizal, juga melontarkan kritik keras terhadap sikap oknum anggota dewan yang dinilai terlalu jauh mencampuri proses seleksi.
“Tidak patut seorang anggota dewan yang merupakan bagian dari stakeholder negeri ini ikut berkampanye untuk calon Direktur BUMD. Seharusnya menjadi wasit, bukan malah turun ke lapangan ikut bermain. Pansel jangan sampai terpengaruh,” ujarnya.
Masyarakat berharap proses seleksi Direktur PT KITB berjalan transparan, profesional, dan bebas dari praktik “titip-menitip”. Mereka menilai, pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kawasan industri tersebut sudah cukup menjadi pelajaran agar ke depan tidak lagi diwarnai polemik dan dugaan kepentingan politik.
Desakan warga Sungai Apit ini menjadi peringatan keras bagi pansel dan para pemangku kepentingan agar menjaga integritas proses seleksi.
Publik kini menanti, apakah pansel mampu berdiri tegak di atas prinsip profesionalisme, atau justru tunduk pada tekanan politik
