PEKANBARU, metronews2.com – Proses pelantikan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau menuai sorotan. Pasalnya, satu orang calon anggota yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi dikabarkan tidak diikutsertakan dalam pelantikan yang tengah diproses DPRD Riau.
Penundaan tersebut disebut berkaitan dengan adanya pengaduan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempersoalkan dugaan keterlibatan calon bersangkutan sebagai anggota partai politik. Selain itu, muncul pula informasi mengenai rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang diduga menjadi salah satu pertimbangan penundaan tersebut.
Persoalan ini memunculkan tanda tanya terkait transparansi, kepastian hukum, serta konsistensi pelaksanaan hasil seleksi calon anggota KPID Riau yang sebelumnya telah melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan panitia seleksi.
Menanggapi hal tersebut, tokoh perempuan Riau, Ade Hartati Rahmat, angkat bicara. Ia mempertanyakan dasar penundaan pelantikan terhadap satu calon yang menurut informasi telah mengundurkan diri dari partai politik dan sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur yang berlaku.
Ade Hartati menilai, sebuah pengaduan tidak seharusnya secara otomatis menjadi alasan untuk menghambat pelantikan calon yang telah dinyatakan lolos seleksi, tanpa disertai klarifikasi dan landasan hukum yang jelas.
“Yang jelas, berdasarkan informasi yang saya terima, beliau sudah mengundurkan diri dari partai politik. Artinya, yang bersangkutan bukan lagi kader partai mana pun. Jangan hanya karena adanya satu aduan, kemudian proses pelantikan dihentikan tanpa kejelasan. Kecuali memang terbukti masih aktif di partai politik atau memiliki jabatan struktural sampai saat ini, tentu persoalannya berbeda,” tegas Ade Hartati Rahmat kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, setiap keputusan yang menyangkut hasil seleksi lembaga publik harus didasarkan pada fakta, ketentuan, dan regulasi yang berlaku. Bukan semata-mata berdasarkan laporan atau pengaduan yang belum terverifikasi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Ade Hartati meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau agar bersikap bijaksana dan tidak mengambil keputusan yang berpotensi mencederai proses seleksi yang telah berjalan.
Ia menegaskan, seluruh calon anggota KPID Riau telah melewati tahapan seleksi melalui mekanisme yang ditetapkan panitia. Karena itu, hasil proses tersebut harus dihormati sepanjang tidak ditemukan pelanggaran yang terbukti berdasarkan ketentuan hukum maupun administratif.
“Plt Gubernur Riau harus bijak. Jangan sampai keputusan yang diambil justru mencederai proses yang sudah berjalan, mulai dari tahapan seleksi hingga penetapan calon anggota KPID Riau. Semua harus memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas,” ujarnya.
Ade Hartati juga secara khusus menyoroti apabila penundaan pelantikan tersebut didasarkan pada rekomendasi KPI Pusat. Menurutnya, rekomendasi tersebut perlu dikaji secara objektif dan tidak seharusnya serta-merta menjadi alasan untuk menghambat pelantikan satu calon yang telah dinyatakan terpilih melalui mekanisme seleksi.
“Jangan hanya karena adanya rekomendasi dari KPI Pusat, kemudian satu orang harus ditunda pelantikannya. Seharusnya tidak ada persoalan apabila seluruh calon yang sudah terpilih dapat dilantik bersama-sama. Proses seleksi sudah berjalan, dan yang bersangkutan juga telah mengikuti seluruh mekanisme serta memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang ditetapkan panitia seleksi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut apabila persyaratan administrasi dan ketentuan pencalonan telah dipenuhi oleh calon bersangkutan.
“Kalau seperti ini, tentu menjadi tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Mengapa hanya karena adanya pengaduan dari salah satu LSM, satu calon terpilih harus ditunda pelantikannya tanpa penjelasan yang pasti? Apalagi, persyaratan yang menjadi dasar pencalonan disebut sudah dipenuhi,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, Ade Hartati bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik penundaan pelantikan tersebut. Ia berharap tidak ada intervensi maupun kepentingan pribadi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan terhadap calon anggota KPID Riau.
“Atau jangan-jangan ada titipan seseorang untuk menghentikan satu calon tersebut karena ada unsur pribadi? Ini tentu menjadi pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai proses yang sudah berjalan sesuai aturan justru dikorbankan oleh kepentingan tertentu,” tanya Ade Hartati.
Ia menegaskan, persoalan ini harus dijelaskan secara transparan agar tidak berkembang menjadi polemik dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurutnya, menjaga integritas lembaga penyiaran daerah harus dimulai dari proses seleksi hingga pelantikan yang profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi kepastian hukum.
Ade Hartati berharap Plt Gubernur Riau bersama pihak-pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai dasar dan pertimbangan penundaan tersebut. Jika memang ditemukan persoalan terhadap calon bersangkutan, hendaknya disampaikan berdasarkan bukti dan aturan yang jelas.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi preseden buruk dalam proses seleksi lembaga publik. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Jika memang ada persoalan, buktikan sesuai aturan. Jangan sampai hak seseorang terhambat hanya karena sebuah aduan yang belum mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau maupun pihak terkait mengenai dasar pertimbangan penundaan pelantikan satu calon anggota KPID tersebut. Konfirmasi dari pihak KPI Pusat, DPRD Riau, dan panitia seleksi juga diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara utuh.
Publik kini menantikan kejelasan agar proses pelantikan anggota KPID Riau berjalan transparan, berkeadilan, dan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.**