PEKANBARU, metronews2.com – Pemerintah mewajibkan masyarakat yang sudah punya penghasilan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik bagi peserta maupun anggota keluarganya.
Dalam program BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa kepesertaan yang bisa diikuti oleh masyarakat pekerja. Pertama, pekerja di sektor Bukan Penerima Upah (BPU). Kedua, pekerja di sektor Penerima Upah (PU). Ketiga, pekerja disektor Jasa Kontruksi dan Keempat, pekerja di sektor PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Hendrayanto menerangkan, BPU merupakan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang biasanya diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri, seperti pemilik usaha skala mikro dan kecil, seniman, dokter, pengacara, freelancer. Serta, pekerja sektor informal misalnya petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang dan nelayan.
“Umumnya, peserta BPU bisa mendaftar tiga program yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” sebut Hendra.
Berbeda dengan BPU, lanjut Hendrayanto. Penerima Upah (PU) biasanya diperuntukkan untuk peserta yang menerima upah, gaji dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan PU mencakup Non ASN, Karyawan swasta, karyawan BUMN dan lainnya.
“Program yang bisa diikuti oleh Penerima Upah umumnya lebih banyak dibanding BPU, di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM),” ulas Hendrayanto.
“Ketentuan mengenai pembatasan manfaat JKM menjadi hanya biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 bagi peserta baru tercantum dalam Pasal 97A Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023 (perubahan kedua atas PP Nomor 44 Tahun 2015),” terang Hendrayanto.
Sebagai informasi, perlu diperhatikan bahwa batas waktu kepesertaan yang diatur di dalam regulasi tersebut adalah kurang dari 3 bulan berturut-turut (bukan hanya 1 bulan), dan berlaku khusus untuk segmen Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja mandiri.
Dasar Hukum dan Pasal Terkait:
- Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 (Pasal 97A). Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa peserta BPU yang baru mendaftar dan meninggal dunia (bukan akibat kecelakaan kerja) sebelum memiliki masa kepesertaan 3 bulan berturut-turut, maka BPJS Ketenagakerjaan hanya wajib memberikan manfaat berupa biaya pemakaman kepada ahli waris. Ketentuan ini disisipkan di antara Pasal 97 dan Pasal 98 dari aturan sebelumnya.
- PP Nomor 49 Tahun 2023 (Pasal 34). Menjadi payung hukum tingkat Peraturan Pemerintah yang menetapkan bahwa manfaat JKM penuh (Rp42 juta) bagi peserta BPU baru diberikan setelah membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut.
- PP Nomor 82 Tahun 2019 (Pasal 34 ayat 1 huruf c). Menetapkan besaran komponen biaya pemakaman dalam program JKM adalah sebesar Rp10.000.000.
Perbedaan Berdasarkan Segmen Kepesertaan
Aturan pembatasan Rp10 juta ini berbeda penerapannya tergantung jenis kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan:
- Peserta Bukan Penerima Upah (BPU / Mandiri). Jika terdaftar dan membayar iuran kurang dari 3 bulan (termasuk yang baru terdaftar di bawah 1 bulan) lalu meninggal dunia biasa, ahli waris hanya menerima biaya pemakaman Rp10.000.000. Manfaat penuh sebesar Rp42.000.000 (santunan kematian Rp20 juta, santunan berkala Rp12 juta, dan biaya pemakaman Rp10 juta) baru cair apabila masa kepesertaan sudah mencapai minimal 3 bulan berturut-turut.
- Peserta Penerima Upah (PU / Karyawan Perusahaan). Tidak terkena syarat masa tunggu iuran 3 bulan. Selama pekerja sudah terdaftar resmi dan berstatus aktif (meski baru terdaftar hitungan hari atau belum genap 1 bulan), ahli waris tetap berhak atas santunan penuh sebesar Rp42.000.000 apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.(***)