DUMAI – Gagasan pembentukan provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau mulai memasuki tahap yang lebih serius.
Sejumlah tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota legislatif, mantan pejabat, akademisi, dan perwakilan lima daerah pesisir berkumpul dalam Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Ahad (26/7/2026).
Forum tersebut menjadi momentum awal untuk menyatukan persepsi dan komitmen dalam memperjuangkan terbentuknya provinsi baru yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hadir dalam kegiatan itu antara lain Wali Kota Dumai Paisal, Bupati Rokan Hilir Bistamam, mantan Anggota DPD RI Instiwati Ayus, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPRD kabupaten/kota, para asisten dan kepala OPD dari daerah pesisir, serta tokoh masyarakat.
Dari Kabupaten Siak hadir Asisten I Setdakab Siak Fauzi Asni, Wakil Ketua DPRD Siak H. Syarif, Anggota DPRD Siak Tengku Muhammad, serta tokoh masyarakat H. Makmur, Tengku Muhazza, Idrus, dan Lilik Rahayu.
Dalam forum tersebut dipaparkan hasil studi kelayakan pembentukan provinsi baru sebagai landasan akademik dan administratif perjuangan pemekaran wilayah.
Agenda musyawarah meliputi penyamaan visi seluruh daerah pesisir, pembentukan panitia kerja beserta tim formatur, pembahasan nama provinsi baru, hingga usulan calon ibu kota provinsi.
Perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Siak, Tengku Muhazza, mengusulkan agar provinsi baru tersebut diberi nama Provinsi Siak Indrapura.
Menurutnya, nama tersebut memiliki nilai historis yang kuat karena wilayah pesisir timur Riau pernah berada dalam naungan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Kami mengusulkan nama Provinsi Siak Indrapura. Secara sejarah, kawasan pesisir ini merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Siak. Nama Siak sudah dikenal hingga tingkat internasional, dan jasa Sultan Siak kepada Republik Indonesia sangat besar, termasuk menyerahkan kekayaan kerajaan demi mendukung berdirinya NKRI.
Dengan nama ini, kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat memberikan perhatian serta menyetujui pembentukan provinsi baru di pesisir timur Riau,” ujar Tengku Muhazza.
Ia menegaskan, penentuan ibu kota provinsi dapat dibahas kemudian melalui kesepakatan bersama seluruh kepala daerah, baik Dumai, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir maupun Kepulauan Meranti.
Tengku Muhazza juga mengajak seluruh kepala daerah, DPRD kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Riau, dan DPRD Provinsi Riau untuk bersinergi menyiapkan seluruh persyaratan administrasi agar usulan pembentukan provinsi baru dapat segera diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, tokoh masyarakat Siak H. Makmur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan provinsi baru tersebut.
“Pada prinsipnya Kabupaten Siak mendukung pembentukan provinsi baru ini, sepanjang tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir,” katanya.
Para peserta forum menilai pembentukan Provinsi Siak Indrapura diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir yang memiliki sumber daya alam melimpah dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional.
Forum di Dumai tersebut menjadi langkah awal membangun konsolidasi lintas daerah dalam mewujudkan cita-cita terbentuknya provinsi baru di pesisir timur Riau.
Dukungan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan perjuangan tersebut.(Alek)
