SIak – Polemik lahan PT Eka Daya yang berada di tengah Kota Siak Sri Indrapura semakin mencuat. Saat Tim Pencari Fakta turun ke lapangan, muncul dokumen surat tanah yang diklaim warga terbit sejak tahun 1940.
Seorang warga bernama Edi, asal Pusako, mendatangi Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, sambil menunjukkan fotokopi surat tanah lama. Ia mengaku keluarganya memiliki lahan seluas sekitar 3,5 hektare di kawasan tersebut.
“ Kami ada lahan juga di Siak ini. Surat kami keluar tahun 1940, asli,” ujar Edi kepada Bupati saat menunjukkan dokumen tersebut.
Edi menjelaskan, pada masa itu surat tanah miliknya tidak diambil oleh Tuk Daham. Dokumen tersebut ditinggalkan, sehingga pihaknya kembali datang untuk mengambil surat yang diyakini sebagai bukti kepemilikan lahan.
Namun, saat melihat dokumen yang disodorkan warga, Bupati Siak Afni Zulkifli menilai bukti kepemilikan tersebut masih lemah.
Meski demikian, Afni menyarankan warga yang merasa memiliki hak atas tanah agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Gugat saja ke PTUN. Kami dari Pemda tidak ada hak untuk masalah ini,” ujar Afni.
IZIN DIPERPANJANG, LAHAN DIDUGA TELANTAR PULUHAN TAHUN
Persoalan PT Eka Daya bukan hanya menyangkut klaim kepemilikan tanah, tetapi juga perizinan perusahaan yang disebut kembali diperpanjang pada 2025, sebelum kepemimpinan Bupati Afni.
Perpanjangan izin tersebut menuai kekecewaan masyarakat. Warga mempertanyakan dasar pemerintah memberikan perpanjangan, sementara lahan yang dikuasai perusahaan selama puluhan tahun diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Lahan yang berada di kawasan strategis tengah Kota Siak itu disebut lama terbengkalai, dipenuhi semak belukar, dan belum merealisasikan pembangunan sebagaimana peruntukan izin yang diberikan.
Masyarakat menilai pemerintah harus mengevaluasi kembali izin perusahaan, terutama terkait kewajiban pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang disebut menjadi salah satu peruntukan izin.
MENJELANG IZIN BERAKHIR, RUKO JUSTRU BERDIRI
Sorotan masyarakat semakin tajam ketika pada 2025, menjelang berakhirnya izin perusahaan, muncul pembangunan ruko di sepanjang Jalan Raja Kecik.
Warga mempertanyakan apakah pembangunan ruko tersebut sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah.
Jika peruntukan izin sebelumnya adalah pembangunan RSS, maka masyarakat meminta instansi terkait memeriksa kesesuaian pembangunan ruko dengan dokumen perizinan, tata ruang, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai izin yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan.
TIM PENCARI FAKTA DITUNTUT BUKA DOKUMEN
Turunnya Tim Pencari Fakta ke lokasi diharapkan mampu membuka secara terang sejarah penguasaan lahan PT Eka Daya, dokumen kepemilikan masyarakat, hingga proses perpanjangan izin perusahaan pada 2025.
Masyarakat mendesak pihak berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat lahan, dugaan penelantaran, realisasi pembangunan RSS, serta munculnya bangunan ruko di kawasan tersebut.(MN2)