SIAK –Tidak banyak kepala daerah berani mengambil langkah besar di tengah tekanan fiskal dan tantangan tata kelola. Namun Bupati Siak, Afni, memilih bergerak cepat.
Serangkaian pertemuan strategis digelar di Jakarta, menyasar langsung pusat-pusat pengambilan keputusan negara.
Langkah ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi konsolidasi kekuatan untuk menyelamatkan dan membangkitkan ekonomi Kabupaten Siak.
Dalam safari kebijakan tersebut, Afni bertemu sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan kementerian untuk mengawal agenda besar penyelamatan dan kebangkitan ekonomi Kabupaten Siak.
Di parlemen, Afni menyampaikan apresiasi atas dukungan Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa. Berbagai arahan dan solusi disebut menjadi suntikan semangat di tengah tantangan berat membangun daerah berbasis migas dan kepelabuhanan.
Agenda berikutnya, Afni diterima Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Ace Hasan Syadzily, membahas penguatan pendidikan kebangsaan dan ketahanan daerah sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Benahi BSP: KKP 120 Juta USD dan Revolusi Pipa Minyak
Pertemuan krusial juga dilakukan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Dirjen Migas Laode Sulaiman.
Fokus utama: pembenahan BUMD migas kebanggaan daerah, PT Bumi Siak Pusako (BSP).
Tiga agenda besar dikawal bersama:
Pertama, pelaksanaan kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP). Masih ada tujuh sumur yang wajib dieksplorasi dengan nilai investasi mencapai 120 juta USD. Afni menegaskan komitmen tersebut bersifat mandatory dan harus segera direalisasikan sesuai arahan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
Kedua, penggantian total pipa distribusi minyak.
Afni menyebut Siak tidak ingin lagi sekadar tambal sulam. Jalur pipa lama—yang sebagian masih mengandalkan infrastruktur era kolonial—akan diganti permanen untuk menjamin kelancaran lifting dan menghindari insiden seperti congeal yang memaksa penggunaan trucking mahal, berdampak langsung pada dividen dan PAD Siak.
“Ini keputusan besar. Tapi ini warisan penting untuk anak cucu Siak,” tegasnya.
Ketiga, percepatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) direksi definitif BSP. Proses seleksi dipastikan profesional, transparan, dan melibatkan unsur independen dari Kementerian ESDM, SKK Migas, akademisi, hingga profesional energi.
Pelabuhan KITB: Direksi Lama Dipecat, Siak Siap Bangkit
Rangkaian lobi ditutup dengan pertemuan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, didampingi Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud.
Dalam pertemuan itu, Kemenhub menyoroti pengelolaan pelabuhan di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) oleh BUMD PT Samudera Siak yang dinilai tidak amanah hingga berujung ambruknya fisik pelabuhan.
Afni menegaskan direksi lama telah diberhentikan tidak hormat. Pemkab Siak berkomitmen membuka lembaran baru dan siap membentuk badan usaha pelabuhan baru—tanpa lagi menggunakan badan hukum lama—sesuai arahan Kemenhub.
Tak hanya itu, ratusan pekerja lokal terdampak akibat berhentinya operasional kapal. Sebagai solusi sementara, Siak mengajukan izin Ship-to-Ship (STS) transfer agar aktivitas tetap berjalan sembari menunggu perbaikan permanen.
Cegah ODOL, Lindungi Jembatan Siak
Pemkab juga mengusulkan pembangunan jembatan timbang guna mencegah praktik ODOL (Over Dimension Over Loading), demi menjaga ketahanan Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah serta keselamatan transportasi, termasuk kendaraan untuk anak-anak disabilitas.
Seluruh agenda disebut mendapat respons positif dan akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis.
Langkah agresif Bupati Afni ke pusat menjadi sinyal kuat bahwa Siak tengah berbenah. Dari energi, pelabuhan hingga infrastruktur, arah kebijakan kini difokuskan pada keputusan strategis jangka panjang.
“Siak harus bangkit. Masa sulit akan berganti dengan kebangkitan negeri,” tutupnya optimistis.
