Siak – Program nasional pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini menuai sorotan tajam di Kabupaten Siak, Riau.
Masyarakat mendesak Presiden turun tangan langsung dan mengirim tim ke daerah, menyusul dugaan kuat penyelewengan anggaran dan lemahnya transparansi proyek.
Dari informasi yang dihimpun media di lapangan, proyek bernilai Rp1,6 miliar tersebut diduga mengalami pemotongan anggaran hingga setengahnya. Dana yang seharusnya diterima pelaksana di tingkat bawah disebut hanya tersisa sekitar Rp800 juta.
“Bunyinya anggaran Rp1,6 miliar, tapi sampai ke bawah cuma Rp800 juta saja, Bang,” ujar salah satu pendamping proyek kepada media.
Jika dugaan ini benar, maka terdapat indikasi penyusutan anggaran sebesar Rp800 juta, yang berpotensi berdampak langsung pada kualitas bangunan dan keselamatan pengguna gedung di kemudian hari.
Kualitas Terancam, Rakyat Dirugikan.
Pemangkasan anggaran tersebut dikhawatirkan membuat pembangunan gedung dilakukan secara asal-asalan.
Sejumlah warga menilai proyek ini berpotensi menghasilkan bangunan tidak layak fungsi dan rawan masalah struktur.
“Kalau anggaran disunat separuh, bagaimana kualitasnya? Ini jelas merugikan masyarakat,” kata seorang warga setempat.
Tanpa Papan Proyek, Minim Transparansi.
Selain dugaan pemotongan anggaran, media juga menemukan indikasi pelanggaran prinsip keterbukaan informasi publik.
Di sejumlah lokasi pembangunan, proyek berjalan tanpa papan informasi, padahal proyek ini berkaitan dengan anggaran negara.
Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui:
nilai anggaran sebenarnya,
sumber dana proyek,
pihak pelaksana,
serta jangka waktu pembangunan.
IMB Tak Ada, Pemda Dirugikan
Lebih jauh, di Kecamatan Mempura, dari 8 kampung/desa yang menjadi lokasi pembangunan, tidak satu pun gedung memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Akibatnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berpotensi kehilangan pendapatan pajak IMB, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan hanya soal bangunan, tapi kerugian daerah secara nyata,” ujar sumber media.
Kepala Desa Mengaku Tidak Tahu
Ironisnya, para kepala desa mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam proyek tersebut.
“Untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, kampung tidak tahu, Pak. Yang jelas bukan proyek desa,” kata salah satu penghulu kepada media.
Para kepala desa hanya diminta menyediakan lahan, tanpa dilibatkan dalam perencanaan maupun pengawasan.
Dikawal ‘Baju Loreng’, Disebut Program Presiden.
Sejumlah kepala desa juga menyebut proyek ini dikawal oleh pihak berbaju loreng, dan selalu disebut sebagai “program Presiden Prabowo”.
“Ini program Pak Prabowo, kami hanya diminta mengawal,” ungkap salah seorang anggota.
Penyebutan nama Presiden dalam proyek yang kini bermasalah tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah nama Presiden dijadikan tameng untuk meloloskan praktik tidak transparan di daerah?
Fondasi Bangunan Ikut Dipertanyakan.
Tak hanya administrasi, isu kualitas konstruksi juga mulai mencuat. Struktur bangunan, khususnya fondasi, menjadi bahan perbincangan warga. Dengan anggaran yang diduga disunat, masyarakat khawatir spesifikasi teknis bangunan tidak sesuai standar.
Desakan Turunkan Tim dari Pusat.
Atas berbagai kejanggalan ini, masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk:
menurunkan tim investigasi independen ke daerah,
mengaudit aliran dana proyek Koperasi Merah Putih,
serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan program negara.
“Jangan sampai program Presiden yang tujuannya mulia justru dijadikan ladang bancakan di daerah,” tegas warga.
