SIAK — Suara dari pelosok Negeri Istana Siak akhirnya menggema hingga ke Istana Negara. Video Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., saat mengunjungi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, bukan sekadar viral di media sosial. Kisah tentang anak-anak yang berjuang menempuh perjalanan ke sekolah dan masyarakat yang masih hidup dengan keterbatasan akses itu kini mendapat perhatian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Tak tanggung-tanggung, Sekretariat Wakil Presiden dikabarkan mengirim tim khusus beranggotakan delapan orang untuk melihat langsung kondisi wilayah 3T di Kabupaten Siak.
Video kunjungan Afni tersebut menyebar luas di sejumlah platform media sosial. Tayangan itu disebut telah ditonton jutaan kali dan direpost oleh 8.489 akun hingga menjangkau publik secara nasional.
Di balik viralnya video tersebut, tersimpan kenyataan yang jauh dari gemerlap pembangunan. Di tengah kekayaan sumber daya alam Siak, masih ada anak-anak yang harus berjuang mendapatkan akses pendidikan, masyarakat yang bergantung pada transportasi air, serta wilayah yang belum terhubung jalan darat.
Viralnya video itu rupanya sampai ke lingkaran pemerintahan pusat.
Dikonfirmasi mengenai rencana kedatangan tim khusus tersebut, Bupati Siak Afni membenarkannya. Ia mengaku tidak menyangka video yang memperlihatkan kondisi masyarakat di pelosok Siak mendapat respons begitu cepat dari pihak Wakil Presiden.
“Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak. Ini saya dapat info tim sudah di Pekanbaru, kami janjian ketemu di Bandara karena saya harus ke Jakarta berjuang soal DBH Migas Siak,” ungkap Afni, Ahad (4/10/2026).
Menurut Afni, komunikasi antara stafnya dan tim Sekretariat Wakil Presiden masih berlangsung hingga Sabtu malam. Tim tersebut menanyakan akses perjalanan menuju lokasi, termasuk transportasi dan penginapan.
Jawaban yang diterima menjadi gambaran nyata betapa beratnya tantangan untuk menjangkau masyarakat di wilayah tersebut.
“Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, ke sana hanya bisa dilalui kapal. Itu pun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu,” jelasnya.
Bayangkan, untuk menjangkau masyarakat sendiri, perjalanan harus mengikuti keterbatasan transportasi air. Kapal pun tidak tersedia setiap hari. Sementara fasilitas penginapan yang memadai masih menjadi persoalan tersendiri.
Di negeri yang kaya, masih ada rakyat yang berjuang menembus keterisolasian.
Afni menyambut positif perhatian pemerintah pusat tersebut. Ia berharap tim yang datang tidak hanya mengumpulkan laporan atau melihat kondisi dari balik meja, tetapi benar-benar menyaksikan kehidupan masyarakat di lapangan.
“Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkret. Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah, dan lain-lain,” harapnya.
Anak-anak Meminta MBG, Dapurnya Ada tetapi Belum Beroperasi
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam video tersebut adalah belum beroperasinya layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah 3T Siak.
Menurut Afni, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya sudah tersedia. Namun, keberadaan fasilitas tersebut belum diikuti dengan beroperasinya pelayanan bagi anak-anak di wilayah itu.
“Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini,” ungkap Afni.
Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, program pemenuhan gizi bagi anak-anak seharusnya dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses, bukan hanya berjalan di kawasan yang relatif mudah dijangkau.
Selain MBG, Afni juga menyoroti keterbatasan akses jalan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.
Untuk mencapai Teluk Lanus dan melanjutkan perjalanan menuju Dusun Mungkal, misalnya, perjalanan menggunakan kapal dapat memakan waktu sekitar enam jam.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan wilayah 3T bukan semata-mata soal jarak, melainkan juga menyangkut ketersediaan infrastruktur dan layanan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Siak Kaya Minyak, Mengapa Masih Ada Wilayah Tanpa Jalan Darat?
Afni menegaskan, kondisi masyarakat di wilayah 3T harus dilihat secara menyeluruh. Kabupaten Siak dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan memiliki aktivitas industri kehutanan serta perkebunan kelapa sawit. Namun, kekayaan sumber daya alam itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemudahan akses yang dinikmati seluruh masyarakatnya.
“Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat,” katanya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya aktivitas ekonomi atau nilai sumber daya alam yang dihasilkan. Pembangunan juga harus dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi.
Anak-anak membutuhkan sarana transportasi sekolah yang layak. Masyarakat membutuhkan akses kesehatan yang terjangkau. Wilayah yang masih terisolasi membutuhkan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi geografisnya.
Karena itu, kunjungan tim khusus dari Sekretariat Wakil Presiden diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan tersebut.
Afni Berangkat ke Jakarta Perjuangkan DBH Migas Siak
Di tengah rencana peninjauan wilayah 3T, Afni mengaku tidak dapat mendampingi tim Wakil Presiden secara langsung. Ia harus berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD Siak dan Badan Anggaran DPRD Siak untuk mempertanyakan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi untuk tahun anggaran 2027.
Afni menyebutkan, berdasarkan proyeksi yang diterima pemerintah daerah, DBH migas Siak berpotensi mengalami pemangkasan sekitar 70 persen. Ia menilai perlu ada penjelasan transparan mengenai dasar perhitungan yang digunakan pemerintah pusat.
“Saya tidak bisa menerima mereka hari ini karena saya berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Banggar DPRD Siak. Besok kami diterima Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah,” ujar Afni.
Menurutnya, persoalan pembiayaan daerah dan kondisi masyarakat di wilayah 3T sama-sama membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Di satu sisi, pemerintah daerah harus memperjuangkan kemampuan fiskal agar pelayanan publik tetap berjalan. Di sisi lain, masyarakat di pelosok masih menunggu pemerataan pembangunan yang nyata.
Untuk memastikan tim pemerintah pusat tetap mendapatkan gambaran kondisi lapangan, Afni menyebut kunjungan tersebut akan didampingi Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, bersama jajaran pemerintah daerah.
“Saya sampaikan tim ini nanti akan diterima oleh Bapak Wakil Bupati dan jajaran. Saya juga minta Pak Wakil Bupati menunjukkan bagaimana kondisi riil di lapangan wilayah 3T,” ujarnya.
Jangan Berhenti pada Kunjungan, Rakyat Menunggu Solusi
Perhatian Wakil Presiden terhadap kondisi wilayah 3T Siak menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat secara langsung. Namun, bagi warga Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, hal yang paling dinantikan bukanlah banyaknya pejabat yang datang, melainkan perubahan nyata setelah kunjungan berakhir.
Ketersediaan kapal yang memadai, akses transportasi pendidikan, layanan MBG yang benar-benar beroperasi, perbaikan sarana kesehatan, serta pembangunan akses jalan menjadi sejumlah kebutuhan yang disoroti Bupati Siak.
Afni berharap perhatian pemerintah pusat tidak berhenti sebagai respons sesaat terhadap video viral. Ia ingin persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan yang konkret.
“Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak,” tegas Afni.
Kini, publik menunggu hasil dari langkah tersebut. Apakah kedatangan tim khusus akan menjadi awal perubahan bagi masyarakat di pelosok Siak, atau sekadar menjadi catatan kunjungan pemerintah?
Bagi anak-anak Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, jawabannya bukan terletak pada viralnya video, melainkan pada hadirnya transportasi yang layak, pendidikan yang mudah dijangkau, layanan dasar yang berfungsi, dan pembangunan yang akhirnya benar-benar sampai ke tempat mereka tinggal.
Sebab, suara rakyat di pelosok seharusnya tidak perlu menunggu viral terlebih dahulu agar didengar oleh negara. (RK1/MN2)
