Siak – Kritik keras kembali menghantam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan DPRD Siak. Kali ini datang dari mantan anggota DPRD Siak, Farizal, yang secara terbuka menyebut kinerja pemerintah dan legislatif daerah gagal total dalam mengelola amanah rakyat selama satu dekade terakhir.
Fahrizal menilai, berbagai langkah yang belakangan ini dilakukan Pemkab dan DPRD—termasuk ke Jakarta mencari dukungan dan solusi—terkesan terlambat dan reaktif, dilakukan saat kondisi daerah sudah terlanjur rusak.
“Negeri ini sudah amburadul. Baru sekarang sibuk ke sana ke mari. Selama 10 tahun mereka ke mana? Rakyat dibiarkan melarat, daerah terisolasi, pengawasan nol besar,” kata Farizal dengan nada geram.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai potret kelumpuhan fungsi pengawasan DPRD dan lemahnya kepemimpinan eksekutif. Salah satu contoh paling mencolok adalah Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang dulu digadang-gadang sebagai masa depan ekonomi Siak, kini justru terpuruk.
Menurut Fahrizal, pencabutan status Proyek Strategis Nasional, bangkrutnya PT Samudera Siak (PT SS), hingga rusaknya jembatan dan fasilitas pelabuhan bukanlah musibah biasa, melainkan akumulasi kelalaian sistemik.
“Truk bermuatan di atas 40 ton dibiarkan melintas tanpa kontrol. Pilar jembatan rusak. Conveyor mangkrak. Semua terjadi karena pengelolaan semrawut dan pengawasan yang tak jalan,” tegasnya.
Ironisnya, lanjut Farizal, pejabat-pejabat yang kini tampil seolah menjadi penyelamat KITB adalah orang-orang yang sama yang memegang kendali kekuasaan selama bertahun-tahun.
“Yang sekarang teriak soal KITB itu juga yang dulu pegang kendali. Jangan pura-pura lupa sejarah,” sindirnya.
Farizal menegaskan bahwa kegagalan pengelolaan KITB dan kasus PT SPS menjadi bukti nyata DPRD tidak menjalankan fungsi check and balance, sehingga pemerintah daerah berjalan tanpa rem dan arah yang jelas.
Meski demikian, ia mengaku tidak ingin memperkeruh suasana. Ia mengajak publik untuk tetap kritis, namun tidak terjebak pada puja-puji ataupun caci maki berlebihan.
“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi jangan juga seolah-olah tidak ada dosa masa lalu. Rakyat berhak tahu dan menilai,” ujarnya.
Ia menutup dengan pesan keras sekaligus peringatan bagi para pemangku kekuasaan di Siak.
“Kita digaji dari uang rakyat. Jangan main-main dengan amanah. Kalau tidak sanggup bekerja, sejarah akan mencatat. Siak butuh pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan sendiri,” pungkas Farizal.
