Siak – Proses pemilihan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Siak kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Siak secara tegas menyuarakan harapannya agar pengisian jabatan strategis tersebut benar-benar bebas dari kepentingan politik dan intervensi pihak tertentu.
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Kadin menilai kekosongan atau lambannya pengisian jabatan direksi BUMD berpotensi menghambat kinerja perusahaan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, proses seleksi diminta dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kabupaten Siak, Syaiful Amar, M.Si, menegaskan bahwa komitmen terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menentukan sosok direktur BUMD.
“Direktur BUMD harus memiliki integritas, kapasitas manajerial, dan pengalaman yang mumpuni. Bukan sekadar figur titipan atau kompromi politik. BUMD adalah instrumen ekonomi daerah, bukan alat kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, kemampuan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan sangat krusial, terutama dalam memberdayakan pelaku usaha lokal dan menyerap tenaga kerja daerah.
Jika dikelola dengan baik dan profesional, BUMD diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.
Kadin juga mengingatkan agar hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) benar-benar menjadi dasar utama dalam penentuan direksi, bukan sekadar formalitas administratif.
Penunjukan direktur harus murni berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan karena kedekatan dengan elite politik maupun tekanan dari pihak manapun.
“BUMD harus dipimpin oleh sosok yang kredibel, berwawasan luas, berpengalaman dalam manajerial, dan mampu bekerja lintas sektor. Yang paling penting, memiliki komitmen nyata untuk meningkatkan PAD dan membawa BUMD menjadi perusahaan yang sehat dan berdaya saing,” tambahnya.
Pernyataan Kadin ini sekaligus menjadi pesan moral bagi panitia seleksi dan para pengambil kebijakan agar menjaga independensi proses pemilihan. Publik kini menunggu, apakah seleksi direksi BUMD di Kabupaten Siak benar-benar berjalan bersih dan profesional, atau justru kembali tersandera kepentingan politik.
