Siak – Polemik kondisi PT Bumi Siak Pusako (BSP) kian memanas. Di satu sisi, DPRD Kabupaten Siak secara terbuka menyebut perusahaan daerah tersebut dalam kondisi memprihatinkan akibat penurunan produksi dan persoalan infrastruktur yang berulang.
Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bupati menyatakan tren operasional BSP menunjukkan perbaikan.
Perbedaan pandangan ini memicu tanda tanya besar di tengah publik. Maklum, BSP merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak sekaligus kontributor penting terhadap lifting minyak nasional.
Tokoh masyarakat Siak, Farizal, meminta DPRD tetap konsisten pada fungsi awalnya sebagai dewan pengawas.
Ia menegaskan, apa yang telah disampaikan DPRD harus ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan berdasarkan data yang terbuka dan bisa diuji publik.
Menurutnya, transparansi tidak boleh hanya berlaku pada APBD semata. Keuangan sektor migas, khususnya BSP, juga wajib dibuka secara jujur kepada masyarakat.
“BSP ini lahir dari perjuangan masyarakat. Dulu masyarakat turun ke jalan, berjuang agar daerah memiliki perusahaan migas sendiri. Maka hari ini publik berhak tahu kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya dugaan banyak “pemain” dan praktik mafia dalam pengelolaan migas daerah yang harus dibersihkan jika ingin BSP kembali sehat.
Produksi Anjlok Ribuan Barel.
Data yang beredar menunjukkan produksi minyak BSP mengalami fluktuasi tajam sejak 2024 hingga awal 2026.
Kebocoran pipa dari GS Zamrud ke GS Minas pada Maret 2024 disebut menjadi titik krusial, saat produksi turun drastis dari sekitar 8.000 barel per hari menjadi hanya 2.000 barel per hari selama gangguan berlangsung.
Dalam industri migas, kehilangan sekitar 6.000 barel per hari bukan angka kecil. Dampaknya langsung terasa terhadap pendapatan perusahaan, PAD Kabupaten Siak, hingga kontribusi terhadap lifting nasional.
Infrastruktur Menua, Biaya Membengkak.
Sorotan DPRD juga mengarah pada persoalan infrastruktur tua: pipa rentan korosi, pembekuan minyak (congeal), tekanan tinggi, hingga kebocoran berulang.
Akibat gangguan tersebut, pengiriman minyak terpaksa menggunakan sistem trucking ke Pelabuhan Buatan maupun ke Minas.
Biaya pengiriman melalui trucking disebut mencapai 8 hingga 10 kali lebih mahal dibandingkan jalur pipa. Konsekuensinya, cost per barrel melonjak dan margin keuntungan perusahaan tergerus signifikan.
Jika kondisi ini terus berulang tanpa pembenahan menyeluruh, maka ketahanan keuangan perusahaan bisa semakin rapuh.
Kekosongan Dirut Jadi Alarm Serius.
Hampir satu tahun BSP belum memiliki Direktur Utama definitif. DPRD menilai kekosongan kepemimpinan strategis ini berpotensi menghambat pengambilan keputusan teknis, negosiasi investasi, serta pembenahan tata kelola.
BSP dinilai membutuhkan figur pemimpin yang memahami teknis perminyakan sekaligus memiliki ketegasan manajerial untuk melakukan reformasi internal dan memastikan disiplin organisasi berjalan.
Tanpa kepemimpinan yang kuat, perbaikan infrastruktur, efisiensi biaya, hingga penataan ulang budaya kerja berisiko berjalan lamban.
Publik Menunggu Data Terbuka.
Di tengah perbedaan narasi antara DPRD dan Bupati, publik kini menuntut keterbukaan angka produksi dan laporan keuangan secara transparan.
Jika benar tren membaik, maka data produksi harian, cost per barrel, dan proyeksi pendapatan harus disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, jika memang terjadi penurunan signifikan, maka langkah penyelamatan harus diumumkan secara konkret, terukur, dan berbatas waktu.
Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib satu perusahaan daerah, melainkan masa depan PAD Kabupaten Siak, stabilitas ekonomi daerah, dan kontribusi energi bagi bangsa.
Kini pertanyaannya: apakah BSP benar sedang membaik, atau justru berada di titik kritis yang membutuhkan tindakan cepat dan berani? Publik menunggu jawaban berbasis data, bukan sekadar narasi.
